BM-PEMBARUAN Minta SK Pengurus di Tiap Tingkat Segera Dikeluarkan
Kamis, 9 Agustus 2007 09:44:41
Jakarta, (BM-PEMBARUAN). Rapat kerja nasional ke-2 yang diselenggarakan selama tiga hari di Hotel Paninsula, Jakarta, ternyata bukan hanya menjadi ajang konsolidasi Partai Demokrasi Pembaruan secara nasional, tetapi momentum itu juga merupakan kesempatan bagi Barisan Muda Pembaruan (BM-PEMBARUAN) untuk menegaskan kepada pengurus Pimpinan Kolektif Propinsi PDP se-Indonesia agar aspirasi mereka diakomodir. Demikian dikatakan Koordinator Pimpinan Kolektif Nasional BM-PEMBARUAN (PKN PDP) Karen Hezana di Jakarta, kemarin (8/8).
Karen mengaku, dirinya sudah melakukan loby kepada pengurus PKP agar terus memerhatikan BM-PEMBARUAN di daerah. Selama beberapa bulan terakhir, imbuhnya, pengurus mengalami banyak hambatan, terutama sulitnya mendapat Surat Keputusan (SK) dari pengurus partai. Sementara PKN BM-PEMBARUAN tidak mempunyai wewenang mengeluarkan legalitas karena sesuai dengan peraturan organisasi, yang berhak memberikan SK adalah partai itu sendiri.
“Faktanya, rekan-rekan daerah mengeluh kesulitan menyelenggarakan kegiatan karena aspek legalitas mereka sebagai pengurus belum dipenuhi. Untuk itu melalui rakernas saya dkk meloby agar segera mendefinitifkan status mereka,”terang Karen saat ditemui PDP Online.
Dia menyadari, eksistensi BM-PEMBARUAN belum begitu menonjol khususnya di kalangan pengurus partai karena minimnya sosialisasi. Faktor lain adalah PDP di beberapa daerah masih mengalami proses penyempurnaan sehingga permasalahan selalu berkutat pada ruang lingkup kepengurusan internal.
“Nah usai rakernas ini, saya sangat berharap kepada pengurus segera mengeluarkan SK bagi BM-PEMBAUAN di tiap tingkat agar semuanya bisa berjalan dengan lancar,”tukasnya.
Seperti terlihat dalam pembahasan beberapa materi rakernas II PDP memang tidak menyebutkan secara definitif tentang BM-PEMBARUAN, tetapi minimal loby yang dilakukan Karen dkk menjadi perhatian serius bagi pengurus PKP se-Indonesia. Menanggapi aspirasi yang disampaikan sayap PDP itu, Sekretaris PLH PKP PDP Kalbar Robert Panggabean tetap menjalankan mekanisme patai, yaitu mengeluarkan SK kepada BM-PEMBARUAN karena keberadaan mereka, menurutnya bagian dari PDP. (gan)
Jakarta, (BM-PEMBARUAN). Rapat kerja nasional ke-2 yang diselenggarakan selama tiga hari di Hotel Paninsula, Jakarta, ternyata bukan hanya menjadi ajang konsolidasi Partai Demokrasi Pembaruan secara nasional, tetapi momentum itu juga merupakan kesempatan bagi Barisan Muda Pembaruan (BM-PEMBARUAN) untuk menegaskan kepada pengurus Pimpinan Kolektif Propinsi PDP se-Indonesia agar aspirasi mereka diakomodir. Demikian dikatakan Koordinator Pimpinan Kolektif Nasional BM-PEMBARUAN (PKN PDP) Karen Hezana di Jakarta, kemarin (8/8).
Karen mengaku, dirinya sudah melakukan loby kepada pengurus PKP agar terus memerhatikan BM-PEMBARUAN di daerah. Selama beberapa bulan terakhir, imbuhnya, pengurus mengalami banyak hambatan, terutama sulitnya mendapat Surat Keputusan (SK) dari pengurus partai. Sementara PKN BM-PEMBARUAN tidak mempunyai wewenang mengeluarkan legalitas karena sesuai dengan peraturan organisasi, yang berhak memberikan SK adalah partai itu sendiri.
“Faktanya, rekan-rekan daerah mengeluh kesulitan menyelenggarakan kegiatan karena aspek legalitas mereka sebagai pengurus belum dipenuhi. Untuk itu melalui rakernas saya dkk meloby agar segera mendefinitifkan status mereka,”terang Karen saat ditemui PDP Online.
Dia menyadari, eksistensi BM-PEMBARUAN belum begitu menonjol khususnya di kalangan pengurus partai karena minimnya sosialisasi. Faktor lain adalah PDP di beberapa daerah masih mengalami proses penyempurnaan sehingga permasalahan selalu berkutat pada ruang lingkup kepengurusan internal.
“Nah usai rakernas ini, saya sangat berharap kepada pengurus segera mengeluarkan SK bagi BM-PEMBAUAN di tiap tingkat agar semuanya bisa berjalan dengan lancar,”tukasnya.
Seperti terlihat dalam pembahasan beberapa materi rakernas II PDP memang tidak menyebutkan secara definitif tentang BM-PEMBARUAN, tetapi minimal loby yang dilakukan Karen dkk menjadi perhatian serius bagi pengurus PKP se-Indonesia. Menanggapi aspirasi yang disampaikan sayap PDP itu, Sekretaris PLH PKP PDP Kalbar Robert Panggabean tetap menjalankan mekanisme patai, yaitu mengeluarkan SK kepada BM-PEMBARUAN karena keberadaan mereka, menurutnya bagian dari PDP. (gan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar